Keterangan Pers 23/87

Staf IMF Menyelesaikan Misi Article IV 2023 ke Indonesia

24 Maret, 2023

• Perekonomian Indonesia telah berhasil dengan baik melewati kondisi perekonomian global yang kompleks dengan perkiraan pertumbuhan sebesar 5 persen pada 2023, neraca transaksi berjalan secara umum seimbang, dan FDI serta aliran portofolio diperkirakan akan menguat.
• Dengan defisit anggaran 2022 sebesar 2,4 persen dari PDB, target 3 persen telah tercapai setahun lebih awal. Inflasi, yang mencapai puncaknya pada 6 persen tahun lalu, diperkirakan akan kembali turun ke target Bank Indonesia sebesar 3 persen pada pertengahan 2024. Dalam konteks ini, kebijakan makro perlu fokus pada menjaga stabilitas dan membangun ruang kebijakan untuk merespons guncangan di masa depan.
• Manajemen ekonomi makro Indonesia yang kuat menghasilkan tingkat utang terkelola dengan baik dan ruang kebijakan cukup memadai untuk merespons guncangan di masa mendatang. Ke depan, reformasi yang luas untuk mendorong iklim usaha yang kondusif, mendiversifikasi ekonomi, dan memitigasi perubahan iklim akan meningkatkan pertumbuhan dan menjadikannya lebih berkelanjutan.

Washington, DC: Tim Dana Moneter Internasional (IMF) yang dipimpin oleh Ms. Cheng Hoon Lim melakukan diskusi tentang ekonomi Indonesia untuk konsultasi Article IV IMF dari tanggal 7 hingga 17 Maret 2023. Di akhir misi, Ms. Lim menyampaikan pernyataan berikut:

“Kebijakan Indonesia yang hati-hati, berwawasan ke depan, dan terkoordinasi dengan baik membantu Indonesia melewati kondisi perekonomian global yang sangat menantang pada 2022 dengan pertumbuhan yang sehat, inflasi yang menurun, dan sistem keuangan yang stabil dan profitable. Otoritas Indonesia menggunakan ruang kebijakan moneter dan fiskal secara fleksibel untuk memuluskan penyesuaian ekonomi terhadap guncangan global yang signifikan sehingga menempatkan ekonomi Indonesia pada posisi yang baik bagi pertumbuhan yang kuat dan inklusif secara berkelanjutan.

“Ekonomi terus tumbuh kuat. Didukung harga yang tinggi untuk banyak komoditas ekspor Indonesia, PDB tumbuh sebesar 5,3 persen pada 2022. Pertumbuhan diproyeksikan akan tetap kuat tetapi sedikit menurun menjadi 5 persen pada 2023karena harga komoditas kembali normal di tengah kebijakan yang lebih ketat.

“Risiko secara umum seimbang. Pemulihan yang lebih cepat di Tiongkok atau meredanya tekanan inflasi global dapat memperkuat permintaan ekspor Indonesia. Di sisi lain, pengetatan kondisi keuangan global secara mendadak atau perlambatan global yang melemahkan neraca perdagangan dapat menekan rupiah. Meningkatnya ketegangan geopolitik juga dapat mengganggu rantai pasokan dan memperkuat tekanan inflasi.

“Dengan defisit anggaran 2022 mencapai 2,4 persen dari PDB, tim IMF memuji pencapaian target defisit anggaran 3 persen satu tahun lebih cepat dari jadwal oleh otoritas Indonesia. Harga komoditas yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat serta Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) membantu meningkatkan penerimaan pajak. Di sisi lain, penyesuaian harga bahan bakar pada bulan September membantu mengurangi beban subsidi yang meningkat. Ke depan, kebijakan fiskal pada 2023 perlu tetap netral secara umum, membantu Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pembangunannya dengan tetap menjaga kredibilitas kebijakan.

“Bank Indonesia telah senantiasa waspada dalam memantau perkembangan inflasi termasuk memperketat kebijakan moneter untuk mengatasi risiko inflasi. Kebijakan saat ini secara umum netral, dan sesuai. Inflasi diperkirakan akan kembali ke target pada pertengahan 2024. Namun, BI perlu siap bertindak tegas jika tekanan terhadap harga muncul kembali. Seiring normalisasi perekonomian, BI dapat mengambil tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Pengakhiran kebijakan pembelian surat utang negara di pasar primer oleh BI patut dipuji. Seperti kebijakan pada saat pandemi, kebijakan tersebut perlu dibatasi hanya pada periode disfungsi pasar yang serius, terikat oleh waktu, dengan jumlah yang diumumkan sebelumnya, dan dengan batas waktu yang jelas. Hal ini akan membantu menjaga independensi dan otonomi operasional BI. Mengembalikan dan meningkatkan survei tentang ekspektasi inflasi juga akan memberikan kejelasan tentang dinamika harga dan memberikan informasi berharga dalam penyusunan kebijakan.

“Sistem keuangan terlihat tangguh. Bank-bank memiliki penyangga dan pertumbuhan kredit yang cukup kuat. Dengan meredanya risiko sistemik, sudah tepat jika posisi kebijakan makroprudensial tidak diubah tahun ini dan bergerak menuju sikap yang lebih netral pada 2024. Pengawasan keuangan perlu mewaspadai kerentanan yang muncul, termasuk memantau dengan saksama dampak kenaikan suku bunga terhadap perbankan dan sektor korporasi. Dengan tingkat utang pemerintah yang tinggi pada neraca bank, melanjutkan kehati-hatian fiskal dan pengawasan bank yang ketat dapat meminimalkan risiko yang berasal dari hubungan Bank-Pemerintah (the sovereign-bank nexus).

“Manajemen ekonomi makro Indonesia telah menjaga ruang kebijakan dan menciptakan penyangga yang kuat untuk merespons guncangan. Di tengah ketidakpastian kondisi global, kebijakan perlu tetap gesit dan diarahkan untuk menjaga rekam jejak stabilitas ekonomi dan keuangan Indonesia yang kuat. Nilai tukar perlu terus memainkan perannya sebagai peredam guncangandengan intervensi valuta asing mungkin masih dibutuhkan dalam kondisi dan guncangan tertentu.

Pemerintah telah mengambil langkah menuju mitigasi perubahan iklim. Strategi pemerintah sudah tepat pada reforestasi dan penggunaan lahan yang membutuhkan biaya penggantian yang relatif rendah. Dalam jangka panjang, reformasi subsidi energi dan penetapan harga karbon dapat memainkan peran penting untuk mengubah insentif dalam ekonomi mencapai emisi nol karbon pada 2060.

“Memajukan reformasi struktural luas yang mempromosikan lingkungan bisnis yang kondusif akan membantu meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan menjadikannya lebih berkelanjutan. Pemerintah layak dipuji atas berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam mereformasi pasar tenaga kerja dan sektor keuangan. Imlementasi yang tepat dari beberapa legislasi omnibus serta reformasi lebih lanjut untuk mengurangi hambatan pada pasar tenaga kerja, meningkatkan iklim investasi—termasuk dalam kepastian hukum dan kebijakan serta menghapus sejumlah instrumen non-tarif di perdagangan—mengembangkan sumber daya manusia, investasi dalam infrastruktur, dan memperdalam pasar keuangan akan berdampak baik bagi Indonesia. Strategi diversifikasi ekonomi pemerintah, dengan fokus pada sektor-sektor prioritas hilir dari komoditas ekspor Indonesia, dapat membantu meningkatkan lapangan kerja, ekspor, dan menghasilkan efek spillovers positif lintas sektor antara lain karena investasi asing dapat membawa teknologi dan keterampilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas industri lokal. Analisis cost-benefit berkala perlu menjadi dasar penilaian terkait keberhasilan kebijakan hilirisasi. Kebijakan industri juga harus dirancang untuk tidak menghalangi persaingan dan inovasi dan, pada saat yang sama, meminimalkan efek negatif. Dalam konteks ini, otoritas Indonesia perlu mempertimbangkan kebijakan dalam negeri untuk mencapai tujuann meningkatkan nilai tambah dalam produksi dan menghapus pembatasan ekspor secara bertahap.

“Tim IMF bertemu dengan pejabat di pemerintahan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga pemerintah lainnya serta perwakilan sektor swasta dan masyarakat sipil. Tim ingin berterima kasih kepada pemerintah dan mitra bicara lainnya atas diskusi yang jujur dan konstruktif dalam konsultasi Article IV tatap muka pertama sejak pandemi, serta atas dukungan logistik yang sangat baik.”